When Pusintelstrat was however the Indonesian countrywide armed drive intelligence agency, a number of functions that were regarded to have already been completed by Pusintelstrat:

. What needs to be worrying isn't the new guidelines promoted but The present absence of norms of democratic oversight about intelligence.

Apart from the Particular Drive Training and Teaching Center, each Kopassus groups are tasked with protecting its overcome and operational readiness at any presented minute.[16] Every single team is headed by a Colonel and all groups are qualified as airborne commandos.

Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.

He can be regarded by several as the figure chargeable for the Tanjung Priok incident (the attack on the mosque congregation) and the mysterious shootings while in the 1980s when hundreds of people that have been thought of criminals had been found lifeless over the streets. Within a authorities position, other than serving as ABRI Commander in 1983-1988, he also served as Minister of Protection and Security and in addition Commander of KOPKAMTIB.

In summary, we want to underline a few key troubles. Initially, the experience of your militarization of intelligence and using intelligence organizations for the advantage of the elite must function a lesson to the restructuring and reform of intelligence into a specialist agency, impartial from politics and serving the passions of the condition exclusively.

There are actually 9 (9) Constitutional Courtroom judges, by which 3 (three) are nominated through the Supreme Courtroom; three (a few) are nominated by the home of Reps, and A further three (3) are nominated via the President. All the judges are appointed via a Presidential Decree and all will provide in one panel in Every situation ahead of the Court. The time period of Office environment for judges is five (five) yrs and every one of them may be reelected for an additional one (one particular) time period. Di Sini The presence of the Constitutional Court has significantly impacted Indonesia usually. Beforehand, regulations proven via the legislative establishment can not be challenged. The institution from the Constitutional Court has made it doable to annul your complete law or Portion of its substances if its making or substance is contradictory to your Structure. This serves as a Look at and equilibrium of the political organ such as the Legislative system.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

Then they were being dispatched to all regions from the island of Java with the mission to seek guidance to protect the Republic and oversee the enemy’s movements.[6]

Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan product Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto product demokrasi yang dijalankan adalah design Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.

Kultur intelijen yang tertutup dan profesional juga perlu diperkuat. Pengawasan yang ketat terhadap BIN diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.